Dit Binmas Polda Kaltim Gelar Jumat Curhat Bersama Anggota Satpam dan Senkom Mitra Polri

Dit Binmas Polda Kaltim Gelar Jumat Curhat Bersama Anggota Satpam dan Senkom Mitra Polri

Balikpapan – Guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, Polda Kaltim menggelar kegiatan “Jumat Curhat”, Jumat (24/11/2023).

Kegiatan Jumat Curhat yang di gelar di Teater Manasik Haji Embarkasi Balikpapan, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tersebut dipimpin oleh KBO Ditbinmas Polda Kaltim AKBP M. Anhar Noor, S.H.

Tampak hadir Ketua KPU kota Balikpapan dan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan sebagai narasumber dan diikuti Anggota Satpam di Wilayah Kaltim serta Perwakilan Senkom Mitra Polri Kota Balikpapan

Dalam sambutannya, KBO Ditbinmas Polda Kaltim mengharapkan “Jum’at Curhat” bukan hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbicara, tetapi juga menjadi platform bagi aparat kepolisian untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, serta keluhan masyarakat secara lebih mendalam.

Di samping itu, kegiatan ini juga menggambarkan kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, sambil memperkuat sinergi yang erat guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada, katanya.

Salah satu anggota Satpam yang hadir dalam jumat curhat tersebut bertanya apa sanksi yang diberikan untuk pelaku Politik Uang dan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, AKBP Anhar Noor mengatakan Politik uang diatur dalam pasal 515 dan 523 Undang-Undang Pemilu dan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 48 juta, dan yang daat dikenakan sanksi adalah perorangan, tim kampanye, peserta pemilu dan pelaksana pemilu.

Tak hanya itu, ada juga anggota Senkom yang menanyakan tentang apakah ada wadah atau sarana untuk pelaporan pelanggaran Pemilu agar cepat ditindaklanjuti.

Menanggapi pertanyaan tersebut, untuk pelaporan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan di Panwascam yang ada dimasing-masing kecamatan dan pelapor wajib datang langsung ke Panwascam, hal ini dilakukan untuk memverifikasi kebenaran laporan dan bukti-bukti dari pelanggaran Pemilu yang dilaporkan, untuk data pelapor akan dijamin kerahasiaannya.

Humas Polda Kaltim

admin

admin

Total 15 Jenazah Telah Dievakuasi, 12 Di Antaranya Sudah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Total 15 Jenazah Telah Dievakuasi, 12 Di Antaranya Sudah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Survei: 91,2% Mayoritas Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran

Survei: 91,2% Mayoritas Pemudik Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran

*Polri Kembali Kirim Pasukan untuk Misi Perdamaian PBB, Latpragas Satgas FPU 7 MINUSCA Resmi Dimulai*

*Polri Kembali Kirim Pasukan untuk Misi Perdamaian PBB, Latpragas Satgas FPU 7 MINUSCA Resmi Dimulai*

Polri Lakukan Mutasi dan Promosi Jabatan untuk 49 Pati dan Pamen, Termasuk Jabatan Kapolda Jabar

Polri Lakukan Mutasi dan Promosi Jabatan untuk 49 Pati dan Pamen, Termasuk Jabatan Kapolda Jabar

Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal. Hal itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam peresmian Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepri, Senin (14/4). Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru itu lantaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya. Meski begitu, Kapolri berpesan dengan adanya pelabuhan baru ini seluruh pihak juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap ancaman penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dapat terjadi. Sigit mengatakan saat ini aksi-aksi penyelundupan tenaga kerja ilegal tidak hanya dilakukan melalui pelabuhan tikus semata. Oleh karenanya ia meminta agar seluruh petugas baik dari kepolisian hingga stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi titik-titik keluar masuk Indonesia. “Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional,” jelasnya. “Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi,” imbuhnya. Sigit kemudian mendorong agar Pemerintah Daerah juga menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergiur menjadi PMI Ilegal. Ia menjelaskan dengan banyaknya balai-balai pelatihan diharapkan tidak ada lagi WNI yang harus dideportasi karena menjadi PMI Ilegal ataupun karena tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai. “Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal,” jelasnya. Tidak ketinggalan, Kapolri juga mewanti-wanti potensi penyelundupan narkoba yang bisa terjadi melalui jalur laut khususnya pelabuhan. Karenanya ia meminta agar seluruh petugas dilapangan agar dapat waspada dan terus melakukan patroli. Ia mengingatkan jangan sampai pembangunan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan iklim ekonomi, investasi, hingga pariwisata justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. “Di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata. Namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum, kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam,” jelasnya. “Kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam,” imbuhnya.

Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal. Hal itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam peresmian Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepri, Senin (14/4). Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru itu lantaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya. Meski begitu, Kapolri berpesan dengan adanya pelabuhan baru ini seluruh pihak juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap ancaman penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dapat terjadi. Sigit mengatakan saat ini aksi-aksi penyelundupan tenaga kerja ilegal tidak hanya dilakukan melalui pelabuhan tikus semata. Oleh karenanya ia meminta agar seluruh petugas baik dari kepolisian hingga stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi titik-titik keluar masuk Indonesia. “Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional,” jelasnya. “Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi,” imbuhnya. Sigit kemudian mendorong agar Pemerintah Daerah juga menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergiur menjadi PMI Ilegal. Ia menjelaskan dengan banyaknya balai-balai pelatihan diharapkan tidak ada lagi WNI yang harus dideportasi karena menjadi PMI Ilegal ataupun karena tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai. “Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal,” jelasnya. Tidak ketinggalan, Kapolri juga mewanti-wanti potensi penyelundupan narkoba yang bisa terjadi melalui jalur laut khususnya pelabuhan. Karenanya ia meminta agar seluruh petugas dilapangan agar dapat waspada dan terus melakukan patroli. Ia mengingatkan jangan sampai pembangunan pelabuhan yang diharapkan dapat meningkatkan iklim ekonomi, investasi, hingga pariwisata justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. “Di satu sisi ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata. Namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum, kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita, khususnya masyarakat wilayah Batam,” jelasnya. “Kami Polri tentunya siap untuk mengawal, menjaga, mengamankan seluruh rencana-rencana dan program investasi yang dilaksanakan di wilayah Batam,” imbuhnya.

11 Jenazah Korban Kebrutalan KKB di Yahukimo Diserahkan ke Keluarga

11 Jenazah Korban Kebrutalan KKB di Yahukimo Diserahkan ke Keluarga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *